PURNAYUDHA.COM, GARUT-Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menegaskan pentingnya percepatan penanganan bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Garut. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang berlangsung di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Senin (23/9/2024).
Dalam rapat tersebut, Barnas menekankan perlunya verifikasi dan klasifikasi kerusakan akibat bencana ke dalam tiga kategori: berat, sedang, dan ringan. Setelah verifikasi selesai, ia berharap proses penanggulangan dapat dipercepat.
“Saya tidak ingin masa tanggap darurat 14 hari, kita baru beres 14 hari. Kalau bisa 10 hari kenapa tidak 10 hari, ini masalah kehidupan manusia, lebih cepat lebih bagus kira-kira seperti itu,” ujar Barnas.
Ia juga menginstruksikan BPBD Garut untuk segera menetapkan jumlah kerusakan rumah dan memberikan perhatian khusus pada rumah-rumah yang tidak termasuk dalam klasifikasi rusak berat, sedang, atau ringan. Barnas menegaskan pentingnya bantuan bagi rumah yang mengalami kerusakan minor.
“Rumah yang tidak bisa dibantu dengan klasifikasi BNPB tetap harus kita bantu. Bisa melalui dana BTT atau donasi,” tambahnya.
Koordinasi dengan BNPB dan Validasi Data
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya dari BNPB, Rudy Supriyadi, yang turut hadir dalam rakor, menekankan pentingnya posko utama dan evaluasi di tingkat provinsi. Menurutnya, BPBD Garut perlu menjadi posko pendukung dalam penanganan bencana. Rudy juga menggarisbawahi, selain percepatan dalam penanganan kebencanaan, pentingnya kevalidan data agar tidak muncul masalah hukum di kemudian hari.
“Kevalidan data ini menjadi kunci untuk jangan sampai pelaksanaan sudah berjalan menjadi permasalahan hukum di belakangnya,” jelasnya.
Data Kerusakan Rumah dan Tim Gabungan
Kepala Pelaksana BPBD Garut, Aah Anwar Saefullah, melaporkan bahwa pihaknya sudah mengunci sementara data final terkait dengan kerusakan rumah akibat bencana gempa bumi. Pihaknya telah mencatat 1.237 rumah yang rusak, dan menargetkan pendataan 400 rumah selesai per hari dalam lima hari.
“Intinya kita selesaikan dulu yang 1.237 rumah ini, dan ditargetkan itu hari kelima selesai pak. Hari pertama 400, hari kedua 400, dan hari ketiga 400, dan itu selesai di hari keempat,” ucapnya.
Aah menjelaskan, data kerusakan akan dipadupadankan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan akurasi. Untuk itu, BPBD telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari berbagai instansi, termasuk TNI, kepolisian, dan kejaksaan.
“Ada 34 orang didalamnya, 20 ASN yang berhubungan yang merupakan anggota perangkat daerah baik itu Perkim dan BPBD, didalamnya ada Koramil TNI 5 orang, ada kepolisian 5 orang, dan dari Kejaksaan 4 orang,” paparnya.
Aah menambahkan, pihaknya juga telah membentuk tim verifikasi dan validasi terkait fasilitas umum dan sosial, terdiri dari Bappeda, Disperkim, Dinas PUPR, dan Bagian Administrasi Pembangunan.***tim***