24/08/2026

www.purnayudha.com

Indahnya Berbagi dan Membantu Sesama Salam Kemanusiaan

Aliansi Anak Bangsa Tasikmalaya Serukan Demokrasi Dewasa dan Kawal Program Unggulan Prabowo

TASIKMALAYA, PURNAYUDHA.COM – Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM), GEMP4R (Gerakan Pendukung Presiden Prabowo), dan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), menyerukan pentingnya menjaga persatuan dan kedewasaan dalam berdemokrasi di tengah dinamika politik nasional.

Seruan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama di Hotel Dewi Asri, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (24/8/2026).

Ketua Umum Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya, Farhan Abdul Azis, mengatakan masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab dan dilakukan melalui cara-cara yang konstitusional.

Menurut Farhan, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Persoalan muncul ketika penyampaian aspirasi justru berkembang menjadi provokasi dan berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

“Kami tidak hadir untuk membungkam kritik. Demokrasi tetap membutuhkan kritik dan pengawasan. Tetapi aspirasi harus disampaikan secara bertanggung jawab dan jangan sampai ditunggangi provokasi yang memecah belah masyarakat,” ujar Farhan.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga stabilitas nasional, termasuk kondusivitas Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Menurutnya, gejolak di tingkat nasional dapat berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi di daerah.

Aliansi Anak Bangsa mendorong setiap persoalan yang muncul di masyarakat diselesaikan melalui dialog, audiensi, serta musyawarah bersama pemerintah dan lembaga legislatif, bukan melalui aksi yang berpotensi menimbulkan benturan antarkelompok.

Sementara itu, Ketua DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM), Hadis Munawir, menilai kedewasaan demokrasi harus dibangun melalui etika, ilmu, argumentasi, dan penyampaian kritik yang konstruktif.

Hadis menegaskan, menghormati pemerintah yang sah atau *ulil amri* tidak berarti masyarakat harus berhenti melakukan kontrol sosial. Kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kebijakan pemerintah.

“Ketaatan kepada pemerintah yang sah harus berjalan bersama kontrol sosial dan nasihat yang konstruktif. Kritik harus disampaikan dengan adab, ilmu, argumentasi, dan solusi, bukan dengan narasi yang memicu konflik horizontal,” kata Hadis.

Hadis juga menyoroti dinamika penyampaian aspirasi masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Pati. Ia meminta pemerintah tetap membuka ruang dialog secara luas agar berbagai keresahan masyarakat dapat ditangani tanpa menimbulkan ketegangan berkepanjangan.

Selain menyerukan kedewasaan berdemokrasi, Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya menyatakan siap mengawal sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG. Aliansi mendorong agar pelaksanaannya berjalan transparan, berkualitas, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Aliansi juga mendukung percepatan penguatan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai salah satu instrumen pengembangan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Farhan menegaskan, program pembangunan pemerintah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pedagang pasar, pelaku UMKM, petani, dan masyarakat desa.

“Pembangunan ekonomi jangan hanya terlihat dalam angka statistik. Manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. KDMP harus dikelola secara profesional, transparan, dan tidak boleh menjadi kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

Melalui konferensi pers tersebut, Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya mengajak tokoh agama, generasi muda, pelaku usaha, serta seluruh masyarakat untuk ikut menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

Aliansi menegaskan, dukungan terhadap pemerintah bukan berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, mereka menyatakan siap mengawal program-program strategis pemerintah agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.***