GARUT, PURNAYUDHA.COM – Masyarakat Kabupaten Garut diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan program pemerintah, terutama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Prasarana, Sarana, serta Utilitas Umum (PSU).
Belakangan ini beredar informasi mengenai oknum yang mengaku sebagai perantara, koordinator lapangan, maupun pihak yang memiliki akses ke instansi pemerintah. Mereka menawarkan bantuan untuk mempercepat pencairan program, memasukkan nama calon penerima manfaat, hingga meloloskan usulan program dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat.
Warga Garut, Arman, menegaskan bahwa seluruh program bantuan pemerintah memiliki prosedur dan mekanisme yang telah diatur secara resmi. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan bantuan dengan syarat membayar sejumlah uang atau memberikan imbalan tertentu.
Selain itu, masyarakat juga perlu mewaspadai beredarnya dokumen pekerjaan seperti Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Keputusan (SK) yang diduga palsu. Modus ini biasanya menyasar pelaku usaha atau kontraktor dengan menawarkan proyek pemerintah melalui dokumen yang tidak dapat dipastikan keabsahannya.
Para pelaku kerap mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat atau instansi tertentu untuk meyakinkan korban. Oleh sebab itu, setiap tawaran pekerjaan maupun dokumen proyek harus diverifikasi langsung kepada instansi penerbit guna menghindari kerugian finansial maupun persoalan hukum.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak sembarangan menyerahkan dokumen pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga, buku rekening, maupun data perbankan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan jelas.
Apabila menemukan indikasi pungutan liar, penjualan proyek, penggunaan SPK atau SK bodong, maupun praktik yang menjanjikan kelulusan program BSPS dan PSU dengan imbalan uang, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau instansi pemerintah terkait.
Dengan meningkatkan kewaspadaan dan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari berbagai modus penipuan yang mencatut program pemerintah demi keuntungan pribadi.***