TASIKMALAYA, PURNAYUDHA.COM – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional dengan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah peluncuran Tayang Bincang Anindhacitya #13, program kolaborasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (30/6/2026).
Peluncuran yang dipusatkan di Command Center Kabupaten Tasikmalaya tersebut mengangkat tema “Membangun Imunitas Birokrasi dari Korupsi: Strategi Preventif melalui Integrasi MCSP dan IEPK”. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Tasikmalaya sebagai lokasi perdana pelaksanaan program berskala nasional tersebut.
“Ini menjadi kebanggaan bagi kami. Kabupaten Tasikmalaya dipercaya menjadi daerah pertama yang menggelar launching Anindhacitya. Tidak hanya peserta di daerah, seluruh inspektorat kabupaten dan kota di Indonesia juga mengikuti kegiatan ini secara daring,” ujar Cecep.
Menurutnya, tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya komitmen aparatur dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Seluruh kepala OPD diwajibkan hadir langsung, sedangkan kecamatan, pemerintah desa, sekolah, puskesmas, BLUD hingga BUMD mengikuti kegiatan secara virtual.
Jumlah peserta daring yang mencapai lebih dari seribu titik sambungan diperkirakan melibatkan sekitar 10 ribu aparatur. Hal itu dinilai menjadi langkah nyata memperkuat budaya integritas hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah.
Bupati Cecep menjelaskan, transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mencegah praktik korupsi sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi. Digitalisasi pelayanan mampu mengurangi berbagai biaya operasional, mulai dari perjalanan dinas, konsumsi rapat hingga penggunaan alat tulis kantor.
Ia menambahkan, sistem transaksi nontunai juga menjadi bagian dari upaya menutup peluang terjadinya pungutan liar. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan segera menerapkan surat tugas elektronik melalui sistem e-Government yang dilengkapi pelaporan secara real time berbasis titik koordinat.
“Ke depan seluruh surat tugas dilakukan secara elektronik. Laporan pelaksanaan tugas juga harus dikirim langsung dari lokasi sehingga proses pengawasan menjadi lebih transparan dan akuntabel,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi.
Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur pemerintahan mulai dari OPD hingga pemerintah desa menjadi modal penting dalam membangun budaya antikorupsi. Ia juga menilai pemanfaatan Command Center dan sistem e-Office di Kabupaten Tasikmalaya telah menunjukkan praktik tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan efisien.
BPKP berharap komitmen tersebut terus dipertahankan dan dikembangkan agar penguatan integritas birokrasi tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi budaya kerja yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.***