PURNAYUDHA.COM – Catatan akhir tahun 2021, terevaluasi banyaknya BUMDes yang tidak memberikan Dividen berupa PADes ke pemerintah desa yang menyertakan modalnya dari anggaran APBDesa, akan menghadapi ujian di tahun politik penyelenggaraan pilkades serentak tahun 2021.
Pernyataan ini disampaikan oleh Deden Haditia, salah satu aktifis anti korupsi, dalam keterangan persnya, diri nya menilai perlu adanya keseriusan dari semua pihak baik pengawasan internal maupun aparat penegak hukum.
Sejauh ini, kami tim kajian dan analisis anggaran dalam lembaga GNPK-RI, menemukan banyak BUMDes yang tidak memberikan dividen setelah pemerintah desa memberikan penyertaan modal usahanya kedalam lembaga BUMDes.
Angka Dividen berupan Pendapatan Asli Desa dari Bagi Hasil Usaha BUMDes dengan pemerintah desa kami jadikan indikator awal, BUMDes tersebut dalam kondisi sehat atau sedang sakit.
Kami, hanya berharap BUMDes yang tidak memberikan dividen ini bukan BUMDes yang tengah mengalami sakit, entah sakit karena Bangkrut atau kondisi keuangan dan managemennya sedang kusut.
Sementara, sejauh ini dalam pantauan kami, BUMDes ini banyak ditemukan lesu, dan cenderung stagnan, tetapi mudah mudahan tidak colapse alias gulungtikar.
Mencegah, hal ini terjadi, kami berharap lembaga pengawasan internal baik dari pemerintahan desa, Inspektorat dan kajaksaan negeri lebak dapat melakukan penelitian dan pendampingan serius terhadap BUMDesa jelang tahun politik 2021. Tegas Deden
Deden juga menambahkan, Bahwa Potensi kerentanan ini sangat besar, mengingat dana lunak dari kelembagaan BUMDesa ini rentan di tunggangi dan di salah gunakan untuk kepentingan pergerakan politik terutama oleh petahana, Ucapnya. ***Hasanudin***