Ribuan Relawan Dapur MBG Garut Gelar Aksi di DPRD, Tuntut Program Dilanjutkan dan Moratorium SPPG Dicabut

GARUT, PURNAYUDHA.COM – Ribuan relawan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Garut, Senin (6/7/2026). Mereka mendesak pemerintah untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendorong lahirnya Undang-Undang MBG, serta mencabut kebijakan moratorium pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekitar 3.000 massa yang tergabung dalam Aliansi Relawan Dapur MBG Garut melakukan long march dari Jalan Patriot menuju Kantor DPRD Garut. Para peserta aksi merupakan relawan SPPG yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Garut.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain meminta pemerintah tetap melanjutkan Program MBG sebagai program prioritas nasional, mereka juga mendesak DPR RI segera menyusun Undang-Undang MBG agar hak, perlindungan, dan kepastian kerja para relawan memiliki dasar hukum yang jelas.

Massa juga menuntut Badan Gizi Nasional mencabut moratorium pembentukan SPPG baru. Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan ribuan relawan yang telah direkrut namun hingga kini belum dapat bekerja.

Juru Bicara Aliansi Relawan MBG Garut, Rian Mutama, mengatakan kebijakan moratorium yang dikeluarkan BGN dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Menurutnya, kebijakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para relawan maupun pihak yang telah mengeluarkan investasi untuk mendukung operasional dapur MBG.

“Kami meminta pemerintah segera mencabut moratorium SPPG, melanjutkan Program MBG, dan memberikan kepastian hukum melalui Undang-Undang MBG agar seluruh relawan mendapatkan perlindungan dan kepastian dalam menjalankan tugasnya,” ujar Rian saat menyampaikan orasi.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa berharap aspirasi mereka dapat diteruskan kepada pemerintah pusat dan menjadi perhatian Badan Gizi Nasional serta DPR RI.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan MBG yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib.

“Pemerintah Kabupaten Garut mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga memastikan seluruh aspirasi dan tuntutan para relawan akan diteruskan kepada Pemerintah Pusat agar menjadi perhatian dan bahan pertimbangan. Selain itu, Pemkab Garut mendorong agar Program MBG memiliki landasan hukum yang kuat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, sekaligus meminta pemerintah melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai.

“DPRD telah berkomunikasi dengan perwakilan relawan dan berkomitmen memperjuangkan seluruh tuntutan tersebut ke tingkat pusat,” katanya.

Menurut Aris, DPRD Garut berencana bertolak ke Jakarta pada pekan ini untuk menyampaikan aspirasi para relawan kepada pemerintah pusat.

“DPRD juga akan mendorong dilakukannya evaluasi dan pembenahan terhadap pelaksanaan Program MBG agar berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” kata Aris.

Usai audiensi yang berakhir sekitar pukul 12.20 WIB, massa kembali berkumpul di depan gerbang DPRD Kabupaten Garut. Wakil Ketua DPRD Garut, Ayi Suryana, kemudian membacakan hasil audiensi di hadapan peserta aksi.

Dalam pernyataannya, DPRD Garut menyatakan telah menyetujui dan menandatangani seluruh poin tuntutan yang diajukan relawan serta akan melanjutkan perjuangan dengan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI.

DPRD juga menegaskan bahwa perjuangan para relawan bukan untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis, melainkan untuk mendorong perbaikan tata kelola, evaluasi, dan pembenahan agar program nasional tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berakhir dalam keadaan aman, tertib, serta kondusif. Para relawan berharap seluruh tuntutan yang telah disampaikan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat, Badan Gizi Nasional, dan DPR RI. ***tim***